Perkembangan administrasi dan manajemen

PERKEMBANGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Administrasi dan Manajemen sebenarnya telah ada sejak dahulukala seiring dengan timbulnya peradaban manusia, administrasi dan manajemen tidak pernah terlepas dalam kehidupan manusia. Administrasi dan manajemen dapat dikatakan bahwa dimulai sejak adanya dua orang manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka sepakati.

Akan tetapi, perkembangan administrasi dan manajemen tidak sertamerta berkembang menjadi ilmu, akan tetapi perkembangan administrasi dan manajemen mulai berkembang sebagai seni. Perkembangan administrasi dan manejemen akan dibahas lebih lanjut dibawah ini.

1. Perkembangan Administrasi Dan Manajemen Sebagai Seni 

Dapat dibagi menjadi tiga fase utama yaitu:

1.      Tahap Prasejarah, yang berakhir pada tahun 1 M

Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini administrasi dan manajemen sudah berkembang dengan baik. Meskipun mungkin secara tidak sadar, masyarakat purba telah menjalankan roda administrasi berdasarkan apa yang sekarang disebut sebagai prinsip-prinsip administrasi dan manajemen. Karena kebutuhan masyarakat yang dipuaskan melalui  penerapan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen pun relatif masih sederhana maka pada umumnya sistem administrasi dan manajemen pun relatif masih sederhana maka pada umumnya sistem administrasi dan manajemen yang dipergunakan pun belum serumit yang digunakan sekarang ini.

Ditinjau dari segi waktu dan tempat tahap prasejarah ini dapat dibagi menjadi enam tahap perkembangan yaitu:

1.      Zaman Mesopotamia

Pada zaman Mesopotamia ini telah dijalankan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen terutama di bidang pertanian, perdagangan, komunikasi, pengangkutan terutama pengangkutan sungai bahkan masyarakat Mesopotamia telah menggunakan logam sebagai alat tukar menukar yang memperlancar jalannya perdagangan. 

2.      Zaman Babylonia

Administrasi perdagangan, pemerintahan, perhubungan dan pengangkutan telah berkembang pula dengan baik sejak zaman Babilonia ini. Peradaban Babilonia telah berhasil pula membina suatu sistem administrasi dan manajemen dibidang teknologi, yaitu dengan adanya taman gantung yang sampai saat ini belum dapat ditandingi oleh teknologi manusia modern.

3.      Mesir Kuno

Analisis terhadap peninggalan-peninggalan zaman pra sejarah, membuktikan bahwa di Mesir kuno aspek administrasi dan manajemen yang sangat berkembang ialah penataan usaha kerja sama di bidang pemerintahan, militer, perpajakan dan pertanian (termasuk irigasi). Piramida di Mesir juga merupakan pembuktian bahwa dalam pembangunan peninggalan sejarah itu telah melibatkan ratusan ribu orang yang bekerjasama, dan tentunya didasari dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengerahan tenaga, dan pengawasan yang sifatnya formal. Di Mesir juga ditemukan bukti-bukti bahwa orang-orang Mesir telah menerapkan system desentralisasi dan penggunaan staf penasehat 2000 tahun sebelum masehi.

4.       Tiongkok Kuno

Yang paling menonjol dan merupakan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ialah bahwa masyarakat dan pemerintahan Tiongkok Kuno telah berhasil menciptakan suatu sistem Administrasi kepegawaian yang sangat baik. Demikian baiknya ciptaan itu sehingga banyak prinsip-prinsip administrasi kepegawaian modern yang terkenal dengan istilah “Merit System” itu dipinjam dari prinsip-prinsip Administrasi kepegawaian Tiongkok Kuno.

5.       Romawi Kuno

Perkembangan Administrasi pada zaman Romawi Kuno dibuktikan dengan adanya ahli filsafat terkenal yaitu CICERO, terutama dalam 2 bukunya yang masing-masing berjudul “ De Office ” dan “ De Legibus (The Low). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Romawi Kuno telah berhasil memerintah daerah yang sangat luas dengan penggunaan apa yang dikenal sekarang dengan istilah “System Approach”. Tugas-tugas pemerintah dibagi dalam departemen-departemen yang disebut “Magistrates” yang dipimpin oleh seorang magistrator. Disamping itu, pemerintah Romawi Kuno telah berhasil pula mengembangkan Administrasi Militer, Administrasi Pajak, Administrasi Perhubungan lebih dari zaman-zaman sebelumnya.

6.      Yunani Kuno

Sumbangan terkenal dari Yunani Kuno yang mempengaruhi jalannya proses administrasi ialah pengembangan konsep demokrasi. Meskipun konsep demokrasi pada zaman Yunani Kuno berbeda dengan konsep yang kini umum berlaku di dunia. Sebagaimana diketahui, demokrasi dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 kata yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “krato” yang berarti kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat. Letak perbedaan konsep demokrasi di kala itu dan sekarang ialah terletak pada perbedaan interpretasi tentang “rakyat”. Yang tergolong kepada rakyat dari suatu polis (Negara kota) pada zaman yunani kuno hanya terbatas pada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pria

b. Dewasa ( 21 Tahun )

c. Lahir di Athena ( sebagai polis terbesar dan terpenting )

d. Orang Tua warga negara Athena.

Pembatasan pengertian “rakyat” ini memang logis bagi rakyat Yunani Kuno karena 75 % dari penduduk Athena terdiri dari pendatang atau budak belian.

Dengan pembatasan-pembatasan ini pun Yunani Kuno telah berhasil menciptakan parlemen pertama di dunia yang pada waktu itu disebut “Dewan Orang-Orang Tua yang Bijaksana”. Urusan-urusan di bidang pertahanan diatur sendiri oleh suatu dewan yang disebut “Dewan Militer”.

Suatu ciri khas dari masyarakat Yunani Kuno ialah bahwa orang-orang yang tergabung sebagai rakyat, paling sedikit satu kali dalam hidupnya harus menjadi pegawai negeri tanpa bayaran.

Dengan uraian perkembangan Administrasi pada fase Pra Sejarah ini, jelas menunjukkan bahwa pada mulanya Administrasi Negara berkembang jauh lebih pesat dari Administrasi Niaga, sedangkan pada zaman modern sekarang ini kelihatannya keadaannya terbalik. Penyebabnya antara lain ialah perkembangan industri dan teknologi yang sangat pesat.

2.      Tahap Sejarah (tahun I M sampai dengan 1886) 

Berhubung dengan gelapnya sejarah dunia pada umumnya selama 15 abad pertama dari sejarah dunia modern, bidang administrasi dan manajemen pun turut mengalami kegelapan. Berarti tidak banyak yang diketahui tentang perkembangan administrasi dan manajemen dalam 15 abad itu

Kemudian diketahui bahwa timbulnya Gereja Katolik Roma telah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori administrasi dan manajemen. Dengan kata lain Gereja Katolik Roma telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan administrasi dan manajemen.

Selama hampir satu abad hasil karya ini terlupakan dan baru diselidiki kembali lahirnya gerakan manajemen Ilmiah (Scientific Manajemen Movement) yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat.

Gerakan ini dimulai pada tahun 1886. Gerakan ini sekaligus menandai dua hal yaitu:

a.       Berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata tetapi mulai berdwistatus karena administrasi dan manajemen itu diakui pula sebagai ilmu pengetahuan.

b.      Berakhirnya tahap sejarah dalam perkembangan administrasi dan manajemen dan tibanya zaman modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung terus hingga              dewasa ini.  

3.      Zaman Modern

Seperti telah terlihat dari analisis historis yang amat singkat di atas, fase terakhir dari perkembangan administrasi dan manajemen oleh penulis diberi nama zaman modern ditandai oleh lahirnya Gerakan Manajemen Ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor, di Amerika Serikat

Gerakan Manajemen Ilmiah tersebut lahir pada tahun 1886 karena pada tahun itulah Taylor, sebagai seorang sarjana pertambangan, yang bekerja pada Midvale Steel Company di Philadelphia mulai mengadakan penyelidikan-penyelidikan dalam rangka usahanya mempertinggi efisiensi perusahaan dan meningkatkan produktivitas para pekerja.   

B.                 Perkembangan Administrasi Dan Manajemen Sebagai Ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil dan rumus yang memulai percobaan-percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan      rumus-rumus yang dapat diajarkan dan dipelajari

Ditinjau dari segi penerapan perkembangan ilmu administrasi, sejak lahirnya hingga sekarang  ilmu administrasi telah melewati empat tahap yaitu:

1.      Tahap Survival (1886 – 1930)

Tahap ini sering dikatakan sebagai tahun lahirnya administrasi karena pada tahun inilah (1886) Gerakan  Manajemen Ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor. Dalam jangka waktu yang paling panjang para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan.  

2.       Tahap Konsolidasi dan penyempurnaan (1930 – 1945)

Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dan waktu ini pula gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga  pendidikan tinggi.

3.      Tahap Human Relations (1945 – 1959)

Tahap ini disebut tahap human relations karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya perhatian para ahli dan sarjana beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh antara manusia pada semua tingkatan-tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis.

4.      Tahap Behaviouralisme  (1959 hingga sekarang)

Tahap behaviouralisme ini berakhir, ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan kepada observasi yang teliti serta gejala-gejala yang telah mulai terlihat sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat modern (sebagai hasil perkembangan teknologi yang amat pesat) yang sekarang pun telah melalui banyak dipergunakan oleh organisasi modern dalam berbagai aspek kegiatannya seperti komputer dalam pengelolaan data. 

Adapun perkembangan administrasi itu sendiri yaitu Ilmu administrasi menurut Prajudi Atmodusirdjo adalah cabang atau disiplin ilmu sosial yang melakukan studi terhadap “administrasi” sebagai suatu fenomena masyarakat. Secara sederhana dan singkat, Sondang P. Siagian menyatakan bahwa administrasi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut.

Administrasi dan Manajemen sebagai Seni dan Ilmu

Sebagaimana dikemukakan pada uraian dimuka, bahwa gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori F.W. Taylor tahun 1886 menandai berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata, dan mulai berdwistatus, yaitu disamping sebagai seni juga sebagai ilmu.

Istilah “seni” atau art ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “skill” atau keahlian, kemahiran yang timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu. Dengan demikian, administrasi dan manajemen yang dianggap seni adalah keahlian atau kemampuan kerja untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan atau dengan kata lain administrasi dan manajemen ditinjau dari segi praktisnya.

The Liang Gie dalam buku Kamus Administrasi menjelaskan mengenai hal ini sebagai berikut : Pengertian seni Administrasi biasanya dilawankan denga ilmu Administrasi (The Scienc of Administration). Di sini, seni administrasi diartikan sebagai penggunaan kemahiran, kecerdikan, pengalaman, firasat dan penerapan pengetahuan secara sistematis yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu usaha kerja sama sehingga tujuan usaha itu tercapai.

Disamping administrasi dan manajemen sebagai seni juga sebagai ilmu. Administrasi sebagai ilmu melalui perjuangan yang cukup lama dan diawali dengan praktek, ingat penyelidikan yang dilakukan oleh F.W. Taylor dan Henri Fayol yang kemudian melahirkan teori-teori yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan efesiensi perusahaan. Kemudian perkembangan selanjutnya, administrasi tergolong sebagai ilmu karena telah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah : (1) tersusun secara sistematis, (2) obyektif-rasionil sehingga dapat dipelajari, (3) menggunakan metode ilmiah, (4) mempunyai prinsip-prinsip tertentu, (5) dapat dijadikan teori.

Semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh Administrasi, seperti sistematika dapat dilihat dari segi unsur-unsurnya, obyek permasalahannya yaitu soal-soal kegiatan manusia dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, hal ini dapat ditelaah secara obyektif dan rasionil. Sedangkan mengenai metode penyelidikannya meliputi pengamatan, percobaan dan analisis. Dan prinsip-prinsipnya ialah dari segi efesiensi.

Selanjutnya sebagai bukti administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan ialah adanya lembaga-lembaga pendidikan yang membina ilmu administrasi ini. Seperti AIA (Akademi Ilmu Administrasi), STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara), Jurusan Administrasi Niaga/Negara dari perguruan tinggi baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Disamping itu sebagai bukti pula beberapa sarjana yang berpendapat bahwa Administrasi sebagai ilmu diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Luther Gullick, beliau mengatakan bahwa Administrasi berkenaan dengan terciptanya tujuan yang telah ditentukan. Jadi ilmu Administrasi adalah system pengetahuan, dengan pengetahuan tersebut manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat dengan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan di mana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Dalam ilmu Administrasi, baik Administrasi negara, Administrasi swasta hal baik menjadi asasnya ialah efisiensi. Tujuan pokok lmu Administrasi adalah terselenggaranya pekerjaan dengan penggunaan tenaga manusia dan benda yang sedikit-dikitnya.

Siagian (1977) mengemukakan pula bahwa, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu obyek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil dan rumus melalui percobaan-percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Administrasi adalah suatu obyek ilmiah, yang telah memiliki prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil sehingga ia merupakan ilmu pengetahuan.Akan tetapi harus diingat bahwa ilmu Administrasi yang tergolong kedalam ilmu-ilmu sosial mempunyai karakterstik yang berbeda dengan karateristik ilmu-ilmu eksakta. Ilmu-ilmu eksakta mempunyai karateristik utama, yaitu bahwa keseluruhan prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya berlaku universal dan dapat diterapkan melalui proses adopsi karena prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil tersebut tidak mengenal batas waktu dan tempat. Dimanapun, bilamanapun dan oleh siapapun diterapkan pasti mendatangkan hasil yang sama. Misalnya, jumlah sudut suatu segi tiga berjumlah 180 derajat.

Sebaliknya, ilmu-ilmu sosial memang juga mempunyai prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang bersifat universal. Akan tetapi didalam penerapannya harus di sesuaikan dengan kondisi, tempat, waktu, dan manusia agar memberikan hasil yang diharapkan. Satu-satunya rumus yang sungguh-sungguh berlaku bagi ilmu-ilmu sosial ialah : Dalam ilmu-ilmu sosial satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Memperhitungkan faktor keadaan, tempat, waktu, dan manusia dan ilmu Administrasi disebut memperhitungkan faktor-faktor ekologis ( lingkungan ).

Dengan demikian jelas sekali bahwa Administrasi disamping sebagai seni, juga sebagai ilmu. Hal ini diakui oleh Siagian di mana beliau mengemukakan sebagai berikut : “ Administrasi sekarang ini dikenal sebagai Artistic Science karena didalam penerapan seninya masih tetap memegang peranan yang menentukan, sebaliknya seni Administrasi dikenal sebagai suatu Scientific Art, karena seni itu sudah didasarkan atas sekelompok prinsip-prinsip yang telah teruji kebenarannya “.

Perbedaan Antara Administrasi Ilmiah dan yang Non Ilmiah

Dalam pembahasan sebelumnya terlihat bahwa administrasi dapat dianalisis dari dua segi. Segi pertama, ialah administrasi sebagai suatu “seni” yang sebagai suatu fenomena sosial telah ada sejak timbulnya peradaban manusia. Sebagai suatu fenomena sosial administrasi yang telah berkembang sejak zaman purba hingga timbulnya “Gerakan Management Ilmiah” tidak didasarkan kepada keilmuan (non Ilmiah).Segi kedua, ialah Administrasi yang telah bersifat keilmuan yang lahir pada tahun 1886 dan masih terus berlangsung hingga sekarang.

Karena Administrasi sekarang ini sudah merupakan suatu “Artistic Science” dan “Scientific Art”, maka ada perbedaan-perbedaannya jika dibandingkan dengan situasi dimana Administrasi itu hanya bersifat “seni” semata, maka perbedaan-perbedaan itu antara lain sebagai berikut :

      Filsafat yang dianut 

a.       Administrasi yang ilmiah menganut filsafat yang “People Centered”, yang berarti memandang dan memperlakukan manusia tidak hanya sebagai alat pelaksana semata-mata, akan tetapi sebagai oknum yang berkepribadian, bertujuan, bercita-cita dan mempunyai ratio.

b.      Administrasi non ilmiah menganut filsafat yang “job centered” yang berarti bahwa dalam usaha mencapai tujuan, yang penting adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar selesai tepat waktunya.

      Approach yang dipergunakan

a.       Administrasi yang ilmiah menggunakan “approach efisien dan ekonomis”. Karena para pelaksananya semakin menyadari bahwa sumber-sumber yang tersedia dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan semakin terbatas.

b.      Approach Administrasi yang non ilmiah adalah “efektifitas” yang berarti bahwa dalam proses Administrasi, tercapainya tujuanlah yang terpenting dan tidak mempersoalkan mengenai pengorbanan tenaga, waktu, ruang dan uang yang diberikan.

      Metode Kerja

a.       Administrasi Ilmiah menggunakan metode kerja yang sistematis dan prosedur kerja yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan.

b.      Administrasi yang Non Ilmiah menggunakan metode kerja yang tidak sistematis dan cara kerja yang sering didapatkan pada system coba-coba (Trial and Error) yang sering mengakibatkan kesalahan, kekeliruan, salah perhitungan dan pemborosan.

      Cara Bekerja

a.       Administrasi yang ilmiah bekerja dengan cara revolusioner dengan cepat.

b.      Administrasi yang non ilmiah bekerja dengan cara-cara tradisional, kurang daya cipta serta lamban.

Kedudukan Ilmu Administrasi dalam Dunia Ilmu Pengetahuan

Persoalan di dalam Ilmu Administrasi sebenarnya terletak atau berpokok pada manusia, yaitu manusia dalam berkelompok melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.Jadi ilmu Administrasi termasuk salah satu diantara berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang memberikan perhatian terhadap persoalan manusia.Semua ilmu pengetahuan pada dasarnya langsung atau tidak senantiasa ada hubungannya dengan manusia, yaitu bagaimana membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik. Hanya perbedaan tiap-tiap ilmu itu terletak pada bagaimana masing-masing ilmu pengetahuan itu ” memandang” masalah manusia yang banyak ragamnya itu. Antara ilmu pengetahuan dan manusia terdapat hubungan-hubungan korelatif, di mana semua Ilmu Pengetahuan itu diarahkan kepada diri manusia.

Pada mula timbulnya ilmu pengetahuan, kesemuanya disebut filsafat. Dinamika masyarakat menuntut perkembangan lebih jauh dari filsafat itu sehingga timbul tiga cabangnya, yaitu :

1.      Ilmu-ilmu eksakta, seperti ilmu kimia matematika, fisika, dan lain-lain.

2.      Ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu hokum, ekonomi, politik, dan lain-lain

3.      Humaniora, seperti seni musik, seni tari, seni rupa, sastra, danlain-lain.

Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang terjadi sebagai akibat manusia hidup berkelompok. Gejala-gejala yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas kelompok lazim disebut gejala-gejala sosial, dan ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu-ilmu social.

Karena Ilmu Administrasi berkenaan dengan manusia dalam hidup berkelompok, maka ilmu Administrasi juga tergolong sebagai ilmu sosial, dan malahan dapat dikatakan merupakan salah satu cabang terbaru dari ilmu-ilmu sosial. Secara khusus dapat pila dikatakan bahwa Ilmu Administrasi termasuk kelompok “applied sciences” dari pada ilmu-ilmu sosial karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan pri kehidupan manusia.

Untuk lebih jelasnya dimana letak Ilmu Administrasi dalam dunia ilmu pengetahuan, maka dapat digambarkan pembagian ilmu pengetahuan menurut SP Siagian sebagai berikut :

Hubungan Ilmu Administrasi dengan Ilmu-ilmu Lainnya

Ilmu Administrasi tidak lepas ikatannya dari ilmu-ilmu lainnya, terutama dengan ilmu-ilmu sosial.

Ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu admnistrasi ialah :

1.      Ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat. Kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat kepada hukum yang berlaku.

2.      Ilmu Ekonomi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang selalu terbatas, administrasi bekerja atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakekatnya tidak terbatas sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin, tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi berbeda hanya ditinjau dari segi obyeknya saja.

3.      Ilmu politik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari percaturan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya administrasi adalah “Policy Execution”. Policy yang dimaksud disini adalah kebijaksanaan dari pihak penguasa yang dirumuskannya sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Leonard D. White berkata bahwa : “apabila potik berakhir, administrasipun mulai”. Dengan demikian administrasi harus melekatkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan konstinuasi dari yang lain.

4.      Sejarah, yang menyelidiki keseluruhan dari tindakan-tindakan manusia dimasa-masa yang lalu. Para sarjana administrasi hanya akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mengetahui sejarah secara mendalam. Manfaatnya ialah untuk dapat menarik pelajaran dan pengalaman masyarakat, bangsa dan pemerintahan yang lalu agar, segi-segi negatifnya tidak berulang kembali.

5.      Sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari tata bermasyarakat yang sangat erat hubungannya dengan administrasi, karena administrasi berdarma bakti kepada masyarakat, baik masyarakat kecil dalam lingkungan suatu organisasi, maupun masyarakat sebagai keseluruhan.

6.      Antropologi, yakni ilmu yang mempelajari tindak tanduk individu di dalam masyarakat. Manusia merupakan unsur terpenting di dalam suatu organisasi dalam rangka usaha pencapaian Tujuan. Jika demikian halnya secara logis terlihat adanya persamaan obyek kedua ilmu pengetahuan ini, hanya approach dan metode analisis yang berbeda.

7.      Ethnologi, yaitu ilmu yang mempelajari sifat, kebudayaan dan adat istiadat sesuatu bangsa perlu pula diketahui oleh ahli administrasi terutama mereka yang berkecimpung dalam kegiatan internasional (baik dibidang kenegaraan maupun di bidang perniagaan). Sasarannya ialah untuk mengetahui sifat-sifat kepribadian, kelemahan-kelemahan dan tempramen bangsa lain itu karena dengan mengetahui hal-hal tersebut untuk menggerakkan mereka akan menjadi lebih mudah.

8.      Ilmu Jiwa (psikologi), yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang. Seseorang hanya dapat digerakkan dengan baik apabila administrator yang menjadi atasannya mengenal jiwa seseorang tersebut. Kejiwaaan seseorang dapat dipelajari melalui Ilmu Jiwa terutama Ilmu Jiwa Umum, Psikologi Industri, dan Psikologi Sosial. 

9.      Statistik, yaitu ilmu tentang data dan angka-angka. Salah satu tugas tepenting dari seorang Administrator atau manager ialah mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus tepat, praktis dan dapat dilaksanakan. Untuk memenuhi syarat-syarat keputusan yang demikian, seorang administrator atau manager perlu memiliki data dan informasi yang lengkap, up to date dan dapat dipercaya dan tersusun dengan sistematis. Pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data-data dan informasi yang demikian itu hanya dapat dilakukan melalui statistik.

Seorang administrator yang baik apabila ia memiliki paling sedikit pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu yang disebutkan diatas.Disamping itu, dengan memliki pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu tersebut, administrator memiliki pandangan luas terhadap masyarakat yang harus dilayani oleh administrasi, demikian pula ia akan memiliki semakin banyak sarana untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta kemungkinan besar untuk menemukan pemecahan yang lebih baik.

Berbicara tentang sejarah perkembangan administrasi di Indonesia, berikut adalah perkembangan administrasi di Indonesia yang dikelompokkan ke dalam beberapa masa, yaitu:

1.       Masa Penjajahan Belanda

Negara Indonesia kesatuan modern yang dilihat dari segi wilayah dan organisasi pemerintahan, dapat dikatakan lahir secara formal pada tanggal 1 Januari 1800 dan sacara kenyataan baru pada tahun 1824 dengan suatu traktat antara Negeri Belanda dan Inggris. Selama tiga setengah abad Indonesia dijajah oleh Belanda, selama itu pula administrasi dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini, administrasi diartikan secara sempit yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “Administrasi”. Oleh karena itu, administrasi secara nyata berupa pengarsipan, ekspedisi, pengetikkan, surat menyurat, registrasi dan herregasi yang kesemuanya bersifat tulis menulis yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Clerical Work”.

Selain itu, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi negara. Sehingga karenanya tidak ada pengalaman sama sekali untuk mempraktekkan ilmu administrasi negara. Di samping itu, sifat adminstrasi ketika itu sama dengan sifat-sifat yang mempengaruhi ilmu administrasi di daratan Eropa. Pengaruh konsep kontinental yang menganggap pendidikan hukum sebagai persiapan utama malah kadang-kadang sebagai satu-satunya syarat untuk membentuk seorang administrator, sangat menonjol saat itu. Sifat ini membuat administasi saat itu sangat legalitik dan normatif, yang pada gilirannya menumbuhkan suatu birokrasi yang steril. Dalam perkembangan administrasi di Indonesia, tidak terlepas dari para penjajah yang telah mendiami Indonesia selama berabad-abad. Orang Belanda yang pertama kali meletakkan dasar-dasar administrasi Negara modern di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Daendels, yang berupa:Dengan menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan (ambten, publik of fices) untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dengan rumusan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan, dengan gaji (salaris, salary) menurut skala gaji tertentu yang dibayarkan dari Kas Negara.Dengan membentuk suatu kas negara (Fiskus) yang diisi melalui pemungutan pajak, be dan cukai secara resmi melalui Pejabat-pejabat Perpajakan yang resmi pula.Dengan membentuk suatu direktorat Jenderal Keuangan yang menyusun Anggaran dan mengelola keuangan negara hasil pungutan-pungutan pajak, bea, dan cukai resmi. Dengan membentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan (Generale Rekenkamer) yang bertugas memeriksa semua penerimaan dan pengeluaran uang negara.Dengan membentuk Inspeksi-inspeksi Pajak di berbagai tempat yang dianggap penting.Dengan membentuk sistem pemerintahan wilayah: propinsi, keresidenan, kabupaten, distrik, kecamatan, dan kemantren, masing-masing dikepalai oleh seorang Pejabat Negeri resmi. Dengan membentuk sistem kepolisian, sistem kejaksaan, dan sistem peradilan modern. Pola pikir dan pola organisasi kenegaraan Daendels berasal dari Prancis di bawah kaisar Napoleon, yang sesuai dengan zamannya pada waktu itu memang bewarna organisasi militer. Apa yang terbentuk kemudian di Indonesia merupakan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, namun dasar-dasarnya telah diletakkan oleh Daendels antara tahun 1808-1811.Banyak infrastruktur-infrastrktur yang dibangun oleh rakyat Indonesia atas perintah Daendels. Seperti Jalan Raya Pos dan Pertahanan dari Anyer sampai Banyuwangi, sistem pipa dari keramik untuk distribusi air. Peninggalan lain dari pada Administrasi Daendels adalah Gedung Departemen Keuangan pada Lapangan Benteng Jakarta. Selain Daendels, periode pemerintahan di Indonesia juga dipimpin oleh Raffles (1811-1816). Selama periode pemerintahan Raffles, tidak banyak perubahan pada sistem pemerintahan yang dibangun oleh Daendels. Yang banyak diubah oleh Raffles adalah nama-nama sebutan. Yang diubah secara radikal oleh Raffles adalah jiwa pemerintahannya, yakni dari jiwa otokratis menjadi jiwa demokratis sipil. Raffles ingin meletakkan sistem titik berat sistem pemerintahannya pada Village Administration (Administrasi Desa), dan tidak lagi pada Administrasi Bupati yang  dianggap Raffles sebagai sumber korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan terhadap rakyat kecil. Raffles ingin memberikan hak tanah yang jelas kepada warga desa dengan “sertifikat” resmi. Berdasarkan hak tanah resmi tersebut, setiap pemegang hak-tanah harus membayar sewa (rent) kepada Pemerintah sebagai pengurus tanah negara, setiap tahun. Berdasarkan keinginan dan rencana tersebut di atas, maka lahirlah Sistem Sewa Tanah (Landrent System dari Raffles, yang oleh pemerintahan Belanda kemudian dijaidkan Landrentstesel (Sistem Landrente) dan berubah menjadi Sistem Pajak Tanah. Sistem ini masih ada hingga sekarang berupa Pajak Bumi dan bahkan diperluas menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).Perubahan yang paling banyak sejak 1816 hingga kini adalah Sistem Pemerintahan dan Sistem Administrasi Pemerintahan, Sistem Peradilan dan Sistem Administrasi Pengadilan, serta Sistem Administrasi Keuangan. Perubahan tersebut berlangsung secara bertahap: 1866-1870-1890-1903-1906-1912-1916-1922-1925-1930-1938-1941. 1866: Lahirnya sistem pemerintahan Departemental, berikut sistem APBN dengan bab-bab menurut Departemen.1870: Pembebasan Pamong Praja dari tugas pengurusan perkebunan pemerintahan dan adanya pengembanagn teknologi perkebunan yang diambil dari ilmu pertanian Negeri Belanda.1890: Indonesia Finansial Merdeka, artnya bebas dari kewajiban menyumbang kepada Negeri Belanda. Nilai Rupiah dan sistem APBN Indonesia lepas dari Gulden dan sistem APBN Belanda. Pemisahan total baru tercapai pada tahun 1912 dengan lahirnya Decentralisatiewet: Undang-undang Desentralisasi 1903 yang menjadi dasar hukum pengembangan otonomi pemerintah Indonesia.1906: Permulaan pengembangan sistem otonomi pemerintahan daerah dengan Locale Raaden Ordonnantie (Desentralisasi). Locale Raad adalah Dewan Pemerintah Daerah atau Dewan Lokal yang menjalankan pemerintahan terhadap suatu Locaal Ressort atau gedecentaliseerd (wilayah yang disentralisasikan). Hal ini merupakan permulaan adanya Administrasi Pembangunan di Indonesia, yang kemudian melahirkan:

a.l. VRM (Verbeterde Rijstbouw Methode, BIMAS Padi)

VMF (Voedingsmiddelen Fonds, sekarang BULOG)

Sistem pengairan Pakalen (sekarang DAS), dan sebagainya.

1912: Lahirnya pasal 1 daripada ICW, yakni Indonesia dijadikan Badan Hukum (rechtspersoon).1916: Modernisasi dan demokratisasi Pamong Praja bangsa Indonesia, disusul dengan pembentukkan Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat). Volksraad ikut menetapkan APBN Indonesia, apalagi pada tahun 1938-1942.1922: Pembentukkan badan-badan otonomi territorial: Provincie, Regentschap, dan Stadgeneente di pulau Jawa dan Madura.1925: Pamong Praja Indonesia di pualu Jawa dan Madura berfungsi bebas (pejabat Eropa hanya bertindak sebagai Penasehat).1930: Permulaan Sistem Perizinan Perusahaan oleh karena keadaan dilanda krisis ekonomi dunia.1938: Gerakan menuju status Dominion. Antara 1938-1942 banyak terbit undang-undang baru yang bersifat modernisasi kehidupan sosial-politik-ekonomi, antara lain: Undang-undang Desa 1941.

2.       Masa Penjajahan Jepang

Selama pendudukan tentara Jepang, keadaan ketatanegaraan Indonesia kacau sekali. Keadaan sosial-ekonomi-politik menjelang pendudukan jepang memang sangat rumit, oleh karena penduduk mayoritas otohton dikuasai ekonominya oleh pendudukan alloton Barat dan Timur dan politiknya dikuasai oleh alloton Barat.Indonesia secara administratif dibagi menjadi 8 (delapan) Gewest (sekarang menurut istilah UU No. 5/1974: Propinsi), masing-masing dikepalai oleh sorang Gubernur. Pembagian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Gewest/Propinsi	Ibu kota
Sumatera	Medan
Jawa Barat	Bandung
Jawa Tengah	Semarang
Jawa Timur	Surabaya
Surakarta	Solo
Jogjakarta	Jogja
Kalimantan	Banjarmasin
Timur Besar	Makasar (Ujung Pandang)

Setiap Gewest merupakan suatu Gupermen (Goevernement), artinya semua urusan pemerintahan dan administrasi negara harus diselesaikan paling tinggi oleh Gubernur berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dan atau Direktur/Kepala Departemen (sekarang Mneteri/Pemimpin Departemen). Hanya urusan yang bersifat nasional atau internasional harus diselesaikan di Pusat.Dengan demikian, Administrasi Negara Mikro berada di baeah peringkat Gubernur dan Pemerintah Pusat hanya menjalankan Administrasi Negara Marko dan Meso, serta mengambil keputusan-keputusan mengebai urusan-urusan atau masalah-masalah yang bersifat nasional-strategis dan atau internasional.Selain klasifikasi Administrasi Negara Makro, Meso, Mini, dan Mikro, di dalam pola dan sistem Ketatanegaraan pada waktu itu masih terdapat pembadaan sebagai berikut:

Administrasi Gewest atau Administrasi Wilayah

Administrasi Provincie atau Administrasi Wilayah Otonom

Administrasi Groepsgemeenschap atau Administrasi Masyarakat Budaya Otonom, atau Administrasi Daerah (menurut istilah UU No. 5/1974 sekarang

Administrasi Swapraja yang bersifat Indonesia asli, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang (1989)

Groepsgemeenschap adalah suatu Daerah Hukum Adat yang telah doimodernisasikan organisasi, pemerintahan, dan administrasinya serta mempunyai status otonomi seperti Propincie Jawa dan Madura pada waktu itu. Yang telah ada pada saat itu adalah Groepsgemeenschap Minangkabau, Groepsgemeenschap Palembang, dan Groepsgemeenschap Banjar, sedangkan Groepsgemeenschap Minahasa dan Groepsgemeenschap Maluku berada dalam tingkat persiapan.

Swapraja adalah Kerajaan Indonesia Asli, seperti sekarang Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana yang menjadi Kepala Daerah adalah Sri Sultan Hamengku Buwono. Jumlah Swapraja pada saat itu adalah kurang lebih 330 besar dan kecil. Inti sistem pemerintahan dan administrasi negara umum Indonesia sampai 1942 adalah Pamong Praja.Korps Pamong Praja ini lahir dan berkembang secara mantap kurang lebih sejak tahun 1850, yakni sejak Undang–Undang Dasar 1848 di Negeri Belanda yang melarang Raja Willem untuk memerintah Indonesia secara langsung. Saat itulah berakhirlah jiwa ikatan kerajaan dan mulai ikatan atau hubungan Zakelijk. Korps Pamong Praja menjadi Korps Pejabat Negeri atau Korps Pejabat Pemerintahan Umum (Ambtenaren van Algemeen Bestuur).Pamong Praja menjalankan tugas pemerintahan umum. Pejabat teknis menjalankan tugas pemerintahan teknis.

Sistem Pemerintahan Negara Teknis berpuncak pada masing-masing Departemen teknis: Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Departemen Perekonomian, Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan, dan sebagainya.Sekretari Umum (Algemene Secretarie) di bawah Gubernur Jenderal fungsinya praktis sama dengan Sekretariat Negara di bawah Presiden Republik Indonesia sekarang. Sekretariat adalah lembaga yang dipimpin oleh sekretaris. Sekretari adalah bagian inti daripada Sekretariat yang secara khas berfungsi sebagai pengolah urusan-urusan pemerintahan dan administrasi negara. Tugas sekretari adalah mengolah naskah-naskah keputusan pemerintahan dan menyelenggarakan arsip rahasia (geheim archief).Sejak akhir abad ke-18 di Eropa Barat (Kemudian merembet ke Amerika Serikat) terjadi Revolusi Industri. Sejak tahun 1910, Pamong Praja mulai dimodernisasikan untuk menghadapi Era Listrik dan Pabrik. Lahirnya Undang-undang Pabrik 1899 dan Undang-undang Gangguan 1926 telah menimbulkan tugas dan kewajiabn serta beban Pamong Praja untuk melaksanakannya.Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan untuk calaon pejabat Pamong Praja, di antaranya, yaitu: OSVIA (Sekolah Pendidikan Pejabat Negeri = Ambtenaar Indonesia) pada tahun 1906 di Bandung, Magelang, Probolinggo, Serang, Madiun, Blitar, Tondano, Makasar (Ujung Pandang) dan  Bukittinggi.Bestuursschool (Sekolah Tinggi Pemerintahan) pada tahun 1916 di Jakarta (Batavia). Sekolah ini kemudian menjadi Bestuursacademie yang lebih tinggi daripada APDN sekarang dan hampir setingkat dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).Kembali pada masa penjajahan Jepang, ada beberapa hal yang perlu dicatat pada masa itu berupa dibentuknya rukun-rukun kampung. Rukun kampung “Asatjo” dibagi menjadi beberapa rukun tetangga “Kumitjo”. Hal seperti ini membekas sampai sekarang menjadi istilah RW dan RT dalam sistem administrasi Negara Indonesia.Selain hal tersebut di atas, pada masa penjajahan Jepang dalam sistem pemerintahan di mulai dengan  memperkenalkan organisasi pertahanan sipil atau dalam bahasa Jepang disebut “ Sie Nen Dan”. Begitu juga kursus-kursus ketataprajaan mulai dirintis meskipun dengan persyaratan peserta kursus yang sangat ketat dan sepenuhnya untuk kepentingan penjajah semata

3.       Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan dibukanya Perguruan Tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa itu ilmu administrasi ataupun administrasi negara belum mendapat tempat yang baik sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian ilmu administrasi dan administrasi negara masih merupakan bagian dari mata kuliah yang dianggap pokok pada waktu itu antara lain ilmu pemerintahan dan ilmu hukum.

Pada awalnya Fakultas Sosial Politik menempatkan ilmu administrasi negara merupakan bagain dari ilmu politik. Pada awal tahun lima puluhan di Indonesia pandangan ilmu administrasi termasuk bagian dari ilmu politik mulai ditinggalkan dan pandangan mulai tertuju kepada ilmu administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Dengan demikian, usaha yang dilakukan Perguruan Tinggi ini mulai meluas, yaitu dimulai dengan berdirinya Sekolah Tinggi Pamong Praja di Malang yang semula bernama Kursus Dinas (KDC) yang kemuddian berkembang menjadi Institut Ilmu Pemerintahan.

Begitu juga di Ujung Pnadang, sekarang Makasar tercatat sebagai historis tempat lahirnya administrasi negara di Indonesia yang dipelopori oleh Mr. Tjia Kok Tjiang dengan mendirikan Perguruan Tinggi Tata Praja. Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta adalah Lembaga pendidikan pertama yang mengembangkan ilmu pemerintahan. Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Politik saat itu dalam kurikulumnya dikembangkan mata kuliah ilmu pemerintahan. Kemudian didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan jurusan Ilmu Usaha Negara yang kemudian menjadi Ilmu Administrasi Negara, secara nyata merupakan Perguruan Tinggi yang mulai membina dan mengembangkan pemikiran baru ilmu administrasi negara merupakan disiplin ilmu yang bediri sendiri dengan dosen yang dikenal pada waktu itu bernama Garth N. Jones. Dalam rangka afiliasi, Garth N. Jones diperbantukan di Indonesia untuk membentuk kader-kader yang tangguh dan ampuh. Tidak sia-sia usahanya, bersama kader membentuk PAC (Public Administration Center) di Yogyakarta. PAC kemudian berganti nama menjadi Balai Pembinaan Admnistrasi di Yogyakarta yang dipimpin oleh Sumitro Kolopaking. Dengan dasar itulah Bintoro Tjokroamidjojo, menyebutkan bahwa, “Peletakkan batu pertama ilmu administrasi negara di Indonesia dilakukan antara tahun 1951 sampai dengan 1955”. Pada tahun 1951-1955 inilah pengertian administrasi maupun administrasi publik berkembang dalam arti yang modern dengan tokohnya antara lain: Woodro Wilson, Dimock & Dimock, John M. Pfiffner, Helbert Simon, dan Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, MA. Ketika tahun 1954 pemerintah mendatangkan suatu perutusan dari Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian mengenai administrasi kepegawaian. Perutusan ini diketuai oleh Edward H. Litchfield dan dibantu oleh Alan C. Rankin. Setelah mengadakan penelitian ke seluruh Indonesia, utusan ini merumuskan saran kepada pemerintah Republik Indonesia yang mereka beri judul Training Administration on Indonesia. Banyak saran yang diberikan oleh utusan itu kepada pemerintah Indonesia, salah satunya adalah perlu didirikan lembaga pendidikan administrasi yng nantinya dapat digunakan untuk mendidik pegawai-pegawai dan adminstrator pemerintah. Upaya dan usaha selanjutnya dilakukan pada tahun 1956, 1957, kerjasama dengan Tim Universitas Indiana (USA). Maka setelah itu, perkembangan lebih lanjut bagi administrasi negara di Indonesia adalah dengan didirikannya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) pada tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun  1971.Pada tahun 1958 tim dari Universitas Indiana (USA) tadi menerbitkan suatu laporan hasil penelitian yaitu Developing Managerial Resources of Indonesia yang ditulis oleh Lynton K. Caldwell dan Howard L. Times.Dengan didirikannya Lembaga Administrasi Negara (LAN), administrasi di Indonesia mulai dikembangkan pada berbagai bidang lapangan studi. Melalui LAN, banyak tenaga ahli yang dikirim keluar negeri terutama ke Amerika Serikat untuk mendalami adminstrasi, baik dalam bidang administrasi negara maupun bidang administrasi niaga.Beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah dikirim untuk memperluawas pengetahuannya di bidang administrasi.Seterusnya administrasi negara Indonesia tidak lagi dikembangkan sifat-sifat legalis seperti di Eropa, melainkan sifat-sifat administrasi modern yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat yang bersifat praktis dan prakmatis. Aspek administrasi tidak lagi terbatas pada pengetahuan hukum saja, melainkan berwawasan agak luas meliputi pengaruh baik dari ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu non sosial. Seperti halnya di Amerika dan Prancis, tempat lahirnya ilmu administrsi dan administrasi negara, para pelopornya adalah orang teknik seperti Taylor dan Fayol. Orang teknik di Indonesia yang dijadikan pelopor Administrasi Negara adalah Ir. Djuanda yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri, beliaulah yang merintis berdirinya Lembaga Administrasi Negara di Indonesia dengan dukungan Mr. Sumarman yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri dalam Negeri dan mengangkat Direktur LAN-RI yang pertama (1958) yaitu Prajudi Atmosudirdjo.

Adapun perkembangan Manajemen itu sendiri adalah Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu menagement,yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Sulit melacak sejarah manajemen, tapi yang pasti manajemen telah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu,sebagai contoh yaitu Piramida di Giza,pembuatan bangunan tersebut diselesaikan oleh sekitar 10000orang dan pasti dari sekian banyak orang tersebut ada yang bertugas sebagai manajer, meski berbeda istilah.

Teori Manajemen dan Manajemen ilmiah memiliki pengertian yang kurang lebih sama dalam pentafsirannya. Yaitu penggunaan metode ilmiah guna memecahkan persoalan yang tengah terjadi,Teori Manajemen tradisional pertama kali berkembang di Venesia,Italia pada tahun 1400 dengan praktiknya sebagai berikut:

      penyimpanan dan pergudangan untuk memantau isinya

      manajemen SDM untuk mengelola angkatan kerja

      sistem akuntansi untuk melacak pendapatan dan biaya

Sebelum abad ke 20 Adam Smith menggagaskan doktrin ekonomi klasik The wealth of Nation. Dalam bukunya ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan kedalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang.

Beberapa ahli sependapat bahwa pelopor Teori Manajemen modern adalah Frederick Winslow Taylor, ia berpendapat bahwa penggunaan metode ilmiah dapat menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.Taylor membuat pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efisiensi produksi, yaitu sebagai berikut:

      kembangkanlah ilmu bagi tiap-tiap unsur pekerjaan seseorang, yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan

      secara ilmiah, pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah, atau kembangkanlah pekerja tersebut.

      Bekerja sama dengan para pekerja untuk menjamin semua pekerjaandilaksanakan sesuai dengan prinsip ilmu yang telah dikembangkan tadi

      Bagilah pekerjaandan tanggung jawab secara hampir merata antara manajemen dan para pekerja.

Teori Taylor ini mengubah pola manajemen kala itu, dengan gagasannya yang memberi ide baru bahwa seorang Manajerlah yang harus membagi pekerjaan dibanding pekerja yang memilih sendiri pekerjaan mereka.

Dari Teori Manajemen modern inilah lahir sejumlah teori baru sepertiTeoriAdministrasi umum, yaitu teori umum mengenai apa yang dilakukan oleh para manajer dan bagaimana membentuk praktik manajemen yang baik.

Perkembangan Teori Manajemen selanjutnya menjadi beriringan dengan perkembangan ilmu manajemen itu sendiri, dimana jika terdapat sesuatu yang baru berkenaan dengan suatu isi dari ilmu manajemen maka para ahli pun turut serta menyumbangkan berbagai macam Teori yang mendukung perkembangan baru tersebut, jadi baik teori maupun secara praktik sama-sama besar pemahamannya.

Prinsip-prinsip umum manajemen

Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak.Dan hubungannya dengan manajemen adalah bersifat fleksibel dimana perlu dipertimbangkan dengan kondisi yang khusus dan situasi yang berubah-ubah.

Teori Manajemen yang sedang dikembangkan juga bersifat demikian, jadi ia tidak boleh menyimpang dari Prinsip-prinsip umum Manajemen, adapun prinsip manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

      pembagian kerja

       wewenang dan tanggung jawab

      disiplin                                          

      kesatuan perintah

      kesatuan pengarahan

      mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan sendiri

      penggajian pegawai

      pemusatan

      hirarki

      ketertiban

      keadilan dan kejujuran

      stabilitas kondisi karyawan

      prakarsa

Itu merupakan sebagian kecil dari prinsip-prinsip manajemen, jadi meski ada Teori baru sekalipun, maksud dan tujuan dari Teori baru tersebut pasti berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang ada di atas.

Jauh sebelum “manajemen” dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Marchiavelli (1531) –>mengenalkan beberapa prinsip-prinsip yang dapat diadaptasikan untuk diterapkan pada organisasi manajemen masa kini. Filsafat Cina Sun Tzu (2000th yang lalu) yang kemudian di modifikasi oleh Mao Zedong, –> mengenalkan strategi perang, yang dapat di pakai untuk merencanakan strategi yang berhububungan dengan bisnis pesaing.

Jadi perkembangan administrasi dan manajemen sejak dahulukala sudah berkembang dengan pesat sampai sekarang karena setiap kegiatan yang dilakukan baik itu perseorangan(pribadi) maupun kelompok pasti menggunakan administrasi dan manajemnen untuk kelancarannya dalam kegiatan yang dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai dengan maksimal.